Mereformasi Reformasi
Rp 52.000 Rp 65.000Kode | RR.HK0033 |
Status | Tersedia |
Kategori | Hukum |
Mereformasi Reformasi
Penulis: Idrus Affandi, Prof., Dr., S.H.
Cetakan: 1, 2020
Ukuran: 16 x 24 cm.
Kertas isi: Bookpaper 57,5 gr.
Kertas sampul: AC 230 gr.
200 Halaman
ISBN: 978-602-446-516-2
Sinopsis:
REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan, bahkan lebih buruk dari itu. Alasan mahasiswa meruntuhkan Orde Baru agar pemerintah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tapi kenyataan menunjukkan KKN justru semakin merajalela.
Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pernah berkelakar, pada zaman Orde Baru orang masih malu melakukan korupsi sehingga melakukannya sembunyi-sembunyi di bawah meja. Setelah Reformasi, korupsi dilakukan terang-terangan di atas meja. Pada saat ini, orang mengorupsi sampai semeja-mejanya.
Inilah yang menyebabkan Guru Besar Pendidikan Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. ini menulis buku Mereformasi Reformasi. Menurutnya, pada zaman reformasi, kedaulatan tak lagi milik rakyat melainkan milik pasar. Sementara pasar dikuasai para spekulan, tengkulak, bahkan cukong yang bekerja sama dengan asing. Oleh karena itu, tak heran bila tiba-tiba kekayaan alam dan sumber daya bangsa Indonesia sudah dikuasai orang asing. Bangsa Indonesia akhirnya menjadi tamu terlantar di negeri sendiri.
Buku ini menyoroti kinerja pemerintah dan elite politik lainnya dengan sangat tajam. Namun, sebagai guru politik Idrus selalu berpegang teguh pada konstitusi. Untuk itu, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dapat menjadi solusi dalam mengakhiri keterpurukan bangsa Indonesia.
———–
Daftar Isi
Bab I Mereformasi Politik
Reformasi, By Design
“Devide et Impera” Bentuk Baru
Mengantisipasi “ Bleeding” Indonesia
Selamatkan Bangsa dan Negara
Mewaspadai Disintegrasi
Kedaulatan Hukum vs Kekuatan Pasar
Menanti Stabilitas yang Ideal
Kembali ke Demokrasi Jalan Lurus
Demokrasi tanpa Caci Maki
Bab II Mereformasi TNI dan Polri
Bila Ada Militer dalam Pemilu 2014
Sekalian, Wajib Militer
Pola Pertahanan Nasional
BG, Perspektif Profesionalisme Polri
Dicari, Pemimpin Pencinta Bangsanya
Bab III Mereformasi Kinerja Pemerintah
Me- reshuffle Kabinet Kerja
Dibutuhkan Jiwa Patriotisme
Presiden Jokowi Harus Jaga “Image”
Bab IV Mereformasi Kebijakan Pemerintah
Habis Gaduh Terbitlah…?
Tahun Regenerasi
Mengelola Konflik
Fokus kepada Rakyat
Bab V Mereformasi Alam Demokrasi
Bila Parlemen jadi “Lapak Dagang”
Pemilu “Akbar”
Hasil Pemilu Rawan Keamanan
Awas, “Debat” di Akar Rumput
Neo Orba >< Neo Orla
Koalisi Figur
Kampanye dan Artis
Jangan Salah Pilih Pasangan
“Perang” Moral dan Spiritual
Berhala Baru dalam Pemilu
Kabinet Sapu Bersih
Bab VI Mereformasi Kehidupan Partai Politik
Cukup Tiga Partai Politik
Ke Mana Suara Partai Demokrat?
Dominasi Golkar di Pemerintahan
PDIP Terkena Getahnya
PDIP, Pemenang tak Berkuasa
Jokowi dan Nasib Mega
PDIP dan Trah Soekarno
Paradoks bagi Ahok
Bab VII Mereformasi Hati
Pengorbanan Tertinggi
Politik Silaturahmi
Pemimpin Pemuda yang Religius
Hati Istikomah di Musim Ekstrem
Melokalisasi Judi dan Prostitusi
Bab VIII Reformasi Sunda
Ki Sunda Nyantri dan Nyakola
Berikutnya, Ridwan Kamil
Menuju Bandung Kota Juara
Mereformasi Reformasi
Berat | 400 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 469 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
20%
Penulis: Deddy Ismatul, Prof., Dr., H. Cetakan: 1, 2018 Ukuran: 16 x 24 cm Kertas isi: HVS 70 gr. Kertas sampul: AC 230 gr. Halaman : 212 Halaman ISBN: 978-602-446-229-1 Sinopsis: Apa benar subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum? Hal tersebut mengakibatkan hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah ketika berhadapan dengan politik…. selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.00020%
Sri Soemantri M., Prof. Dr. HRT., SH. Cetakan 1, 2014 16×24 cm, 296 hlm. Isi: HVS 70 gr.; Sampul: AC 210 gr. ISBN: 978-979-692-473-8 Sinopsis: Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 60.800 Rp 76.00020%
Penulis: Dewi Kania Sugiharti, Dr., S.H., M.H.Zainal Muttaqin, Dr., S.H., M.H.Holyness N. Singadimedja, Dr., S.H., M.H.Amelia Cahyadini, S.H., M.H. Cetakan: 1, 2021 Ukuran: 16 x 24 cm. Kertas isi: HVS 70 gr. Kertas sampul: AC 230 gr. 256 Halaman ISBN: 978-602-446-525-4 Sinopsis: Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan… selengkapnya
Rp 60.800 Rp 76.00020%
Sri Soemantri M., Prof. Dr. HRT., SH. Cetakan 1, 2014 16×24 cm, 404 hlm. Isi: HVS 70 gr.; Sampul: AC 210 gr. ISBN: 978-979-692-474-5. Sinopsis: Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pembahasan pertama… selengkapnya
Rp 76.000 Rp 95.00020%
Penulis: Amelia Cahyadini, Dr., S.H., M.H., dkk. Cetakan: 1, 2023 Ukuran: 16 x 24 cm. Kertas isi: HVS 70 gr. Kertas sampul: AC 230 gr. 196 Halaman ISBN: 978-602-446-688-6 Sinopsis: Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal yang… selengkapnya
Rp 56.000 Rp 70.00020%
Penulis: Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. Cetakan: 1, 2021 Ukuran: 15 x 21 cm. Kertas isi: Book paper Kertas sampul: AC 230 gr. 276 Halaman ISBN: 978-602-446-563-6 Sinopsis: Politik bagi bangsa Indonesia saat ini merupakan entitas yang tidak disukai, bahkan dibenci. Pengertian masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal, politik tak seburuk yang dibayangkan dan dirasakan… selengkapnya
Rp 56.000 Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.