Kodifikasi Peraturan Desa 1: Penyelenggaraan Pemerintahan & Kewenangan Desa

Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

Cetakan: 1, 2021
Ukuran: 16 x 24 cm.
Kertas isi: Book paper
Kertas sampul: AC 260 gr.
324 Halaman
ISBN: 978-602-446-597-1

Sinopsis:

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri dan otonom.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya kebutuhan peraturan tentang pemerintahan desa serta kewenangan desa yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini dihadirkan.

———–

Daftar Isi

A. PEMERINTAHAN DESA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah, Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698, Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. KEWENANGAN DESA
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa